Cross-border

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN SAMBAS UTARA

2025-07-08T07:01:04+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Calon DOB Kabupaten Sambas Utara sejak tahun 2007 hingga saat ini belum terealisasi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reseach). Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah terhadap Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara adalah Calon Kabupaten Sambas harus memenuhi tiga syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru, diantaranya syarat administratif, syarat fisik dan syarat teknis. Serta Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara adalah untuk syarat teknis Calon Daerah Kabupaten Sambas sudah memenuhi kriteria, namun syarat fisik dan syarat administratif belum memenuhi kriteria.

PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN CAFE MADRID DI DESA DALAM KAUM KECAMATAN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

2025-07-09T07:36:14+00:00

Upah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana hubungan antara pemilik Café dan karyawannya. Dalam kerja sama antara pemilik café dan karyawannya bentuk yang menjadi masalah pembayaran upahnya yaitu karyawan akan mendapatkan upah pekerjaan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap harinya, dan dimana karyawan tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang harus diterima, karena baru akan diterima setelah bekerja berdasarkan jumlah pendapatan/ penghasilan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem Upah Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, bagaimana sistem Upah Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas dalam Perspektif Hukum Islam, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah karyawan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah karyawan Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau field research dan menggunakan pendekatan sosiologis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan dan sumber data skunder berupa buku-buku atau karya ilmiah penelitian terkait penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan karayawan menerima dengan ikhlas dan ridho dengan pengupahan yang mereka peroleh dan akad yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum islam hanya saja upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas karena belum memenuhi syarat dalam akad.

PRAKTIK STUDI KOMPARATIF DALAM PENETAPAN UJRAH JASA KURIR BANGJEK DAN TAMPAN JEK DI KECAMATAN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

2025-08-13T03:18:44+00:00

Muamalah ialah salah satu bagian daripada Hukum Islam yang mengatur masalah tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, kebendaan dan hak-hak atas benda tersebut, upah mengupah atau sewa menyewa (ijarah), perserikatan, pinjam-meminjam, kontrak dan lain sebagainya.[1] Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah upah mengupah yang atinya menukar sesuatu dengan adanya imbalan seperti menjual manfaat, tenaga atau kekuatan disebut juga upah mengupah.[2] Pada umumnya upah mengupah bertujuan untuk memberikan keringanan kepada kita dalam menjalani hidup. Seseorang memiliki uang tetapi tidak mempunyai pekerjaan, di pihak lain ada yang mempunyai tenaga namun tidak memiliki uang. Dengan adanya upah mengupah keduanya saling mendapatkan memanfaatkan dan mengambil keuntungan diatasnya.[3]

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Praktik Studi Komparatif dalam penetapan Ujrah Jasa Kurir Bangjek dan Tampan Jek di Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris yang meneliti fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada kasus Praktik Studi Komparatif penetapan ujrah oleh jasa kurir Bangjek dan Tampan Jek memiliki beberapa ketentuan yang sama ialah, pertama, berdasarkan suatu lokasi pengguna yang akan dituju serta lokasi toko permintaan pengguna. Kedua, berdasarkan jumlah pesanan pengguna. Semakin banyak pesanan pengguna maka ujrah yang ditetapkan akan lebih mahal. Perbandingan penetapan ujrah antar kedua jasa kurir adalah dari jumlah penetapan ujrahnya. Ujrah yang ditetapkan Bangjek lebih murah dibanding Tampan Jek. Namun, pada praktiknya beberapa driver tidak menetapkan ujrah sesuai dengan ketentuannya. Dimana pada transaksi tersebut pengguna merasa dirugikan dan jelas adanya ketidakadilan saat bertransaksi.

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

2025-08-13T03:36:47+00:00

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Tranquility and Community Protection mandates village heads to form Satlinmas at the village level. The existence of Satlinmas is essential for maintaining security and order in the village. However, in the Sambas District of Sambas Regency, there are still villages that have not formed Satlinmas. In addition, there are Satlinmas units whose membership does not comply with regulations. The focus of this research is on how Satlinmas is formed in the Sambas District, as well as the factors that hinder the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Tranquility and Community Protection in the Formation of Satlinmas in the Sambas District. This type of research is qualitative, characterized by field research with an empirical approach that examines phenomena occurring in the field related to the behavior of communities or institutions based on observation and facts, so the results are not speculative. To obtain data, observations, interviews, and documentation were conducted. The conclusion of this study is that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Peace as well as Community Protection in the Formation of Satlinmas in Sambas District has not been fully implemented. This is evident from several indicators, namely: the formation and structure of Satlinmas, the implementation of duties and functions, and the recruitment process of Satlinmas members. The factors causing the incomplete implementation include: Satlinmas membership, limited funding, the relatively advanced age of Satlinmas members, motivation and interest in becoming Satlinmas members, and the lack of training for Satlinmas members.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI (TA’WIDH) ATAS JUAL BELI TANAH KAVLING DI PERUMAHAN RESIDEN 3 DESA LUMBANG DUSUN PENYENGAT

2025-08-22T04:19:03+00:00

Jual beli dalam Islam memiliki aturan baik dari cara bertransaksi sampai aturan pertanggung jawaban jika terjadi ketidaksesuaian transaksi yang dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah diatur dalam Al-Qur’an maupun Hadist, yaitu dengan adanya hukum Ta’widh. Seperti pada kasus jual beli tanah kavling di perumahan Residen 3 Desa Lumbang Dusun penyengat ini.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana jual beli tanah kavling berdasarkan hukum isalam di perumahan Residen 3 Jalan Adenia Desa Lumbang Dusun Penyengat dan tinjauan hukum Islam terhadap Ta’widh atas jual beli tanah kavling di Perumahan Residen 3 Jalan Adenia Desa Lumbang Dusun Penyengat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yang mengkaji ketentuan hukum Ta’widh yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kasus jual beli tanah kavling di Perumahan Residen 3 Desa Lumbang Dusun Penyengat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada kasus jual beli tanah kavling di Perumahan Residen 3 Jalan Adenia Desa Lumbang Dusun Penyengat akad jual beli sudah sesuai dengan rukun dan syarat hanya saja tidak adanya bukti transaksi tertulis sehingga saat munculnya suatu permasalahan tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kasus jual beli tanah kavling di Perumahan Residen 3 Desa Lumbang Dusun Penyengat ini juga terjadi ketidaksesuaian dengan hukum Ta’widh dimana dalam hukum Ta’widh pihak penjual yang melakukan kesalahan seharusnya bertanggung jawab tapi kenyataannya pihak penjual tidak bertanggung jawab dan bahkan merugikan pihak pembeli pertama yaitu dengan membeli tanah secara keseluruhan dengan kredit kembali.

PRAKTIK MUZAYYADAH KENDARAAN DINAS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas)

2025-09-10T03:15:12+00:00

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bentuk kerja sama yang di lakukan dalam pelaksanaan praktik jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Selain itu juga jual beli harus terhidar dari beberapa hal, yaitu: Ketidak jelasan (jahalah), Pemaksaan (al-ikrah), Pembatasan dengan waktu (al-tauqid), Kemudaratan (darar), Syarat-syarat yang merusa, Penipuan (gharar). Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Hukum jual beli lelang dalam pandangan islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Sebelum pelaksanaan lelang peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat barang yang akan dilelang (objek lelang). Disana Pemerintah Kabupaten Sambas selaku penjual memfasilitasi, mengantar calon pembeli ke tempat tujuan (ke tempat objek jual beli), mendampingi, dan di situ pembeli diberi kebebasan untuk melihat-lihat, memegang-megang, dan mengecek secara keseluruhan. Untuk kerusakan minimal 30% dan usia diatas 3 tahun. Tetapi kondisi barang atau kendaraan masih bisa dimanfaatkan.

Adapun fokus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana praktik lelang kendaraan di dinas badan keuangan daerah kabupaten sambas, dan bagaimana praktik lelang kendaraan di dinas badan keuangan daerah kabupaten sambas perspektik maslahah. Jenis penelitian ini menggunkan metode penelitian sosiologis emperis karena metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis emperis ini lebih mudah untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan yaitu di Pemerintahan Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik lelang kendaraan dinas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Lelang merupakan penjualan umum atau penjual barang-barang yang dilakukan ke pada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga. Lelang adalah suatu cara penjualan atau pembelian barang yang dilakukan secara terbuka di hadapan umum oleh seorang pejabat lelang atau orang yang diberi kewenangan untuk itu, dengan cara mengajukan penawaran harga dan barang tersebut akan dijual kepada penawaran tertinggi. Bahwa pembeli lelang melakukan registrasi melalui fortal lelang Indonesia pada praktiknya terdapat permaslahan sehingga menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

IMPLEMENTASI KINERJA APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SAMBAS

2025-09-11T09:00:32+00:00

Implementasi kinerja Aparatur Dinas kependudkan di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus dilakukan secara transparan, cepat, dan tanpa biaya. Namun, di Kabupaten Sambas pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan aparatur, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya kualitas evaluasi terhadap kinerja pegawai. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan yang diterima masyarakat. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terkait Evaluasi Aparatur Dinas Kependudukan dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sambas. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana implementasi UU No. 24 tahun 2013 pasal 79A dalam pelayanan administrasi kependudukan, (2) Apa saja kendala yang dihadapi Aparatur Dinas Kependudukan dalam menerapkan UU No. 24 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian field research, serta menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yakni dengan menggabungkan antara studi normatif terhadap regulasi yang berlaku dengan observasi langsung terhadap realitas implementasi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sambas. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A dalam pelayanan administrasi kependudukan serta kendala yang dihadapi aparatur. Secara umum, implementasi sudah berjalan baik dengan layanan gratis sesuai amanat undang-undang, namun masih terhambat keterbatasan sarana prasarana, kualitas SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya digitalisasi layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan teknologi informasi, dan sosialisasi berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan berkualitas.