Cross-border

INTEGRASI PERIKANAN LINTAS BATAS DALAM EKONOMI PERBATASAN ARUK: OPTIMALISASI EKSPOR, PENGUATAN COLD STORAGE DAN SINERGI PERDAGANGAN MALAYSIA UNTUK KETAHANAN PANGAN REGIONAL

Ruli Yananda — 2026-01-22

Penelitian ini menganalisis integrasi sektor perikanan lintas batas dalam penguatan ekonomi kawasan perbatasan Aruk. Fokus kajian mencakup potensi ekspor hasil tangkapan laut, pengembangan fasilitas cold storage sebagai infrastruktur logistik, serta sinergi perdagangan dengan Malaysia dalam kerangka ketahanan pangan regional. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan analisis kebijakan dan penguatan data sekunder dari laporan BPS, KKP, dan dokumen perdagangan lintas batas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Aruk memiliki potensi besar sebagai simpul distribusi hasil perikanan Kalimantan Barat menuju pasar Malaysia, terutama wilayah Kuching dan Serian. Namun, keterbatasan cold chain system dan belum optimalnya koordinasi lintas lembaga menjadi hambatan struktural. Integrasi ekonomi perikanan lintas batas berpotensi memperkuat ketahanan pangan regional apabila didukung penguatan kelembagaan, investasi infrastruktur pendinginan, dan harmonisasi regulasi perdagangan bilateral Indonesia–Malaysia.

Peran Pemerintahan Desa Dalam Melakukan Pendataan Kependudukan Terhadap Pindah Datang Penduduk Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Desa kartiasa

Nurhaliza — 2026-02-11

Seiring dengan adanya perda kabupaten sambas tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, peran pemerintahan desa merupakan awal yang penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya suatu pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk. Pemerintahan desa mempunyai kewajiban dalam melakukan pendataan kependudukan yang berhubungan dengan data kependudukan, yang mana data kependudukan ini berkaitan dengan data perseorangan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk berdasarkan peraturan daerah kabupaten sambas nomor 4 tahun 2010 di desa kartiasa, dan bagaimana kendala pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk di desa kartiasa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata di lapangan dengan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data yang memungkinkan peneliti menghasilkan data deskriptif mengenai realita lapangan yang sedang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran pemerintahan desa dalam melakukan pendataan kependudukan terhadap pindah datang penduduk sudah cukup berperan dengan baik sesuai dengan pasal 12 ayat (3) perda no.4 tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan. hal ini dapat dilihat dari ikut berperannya Ketua RT dalam mendata penduduk yang masuk ke Desa Kartiasa.

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDIDIKAN POLITIK DALAM PEROLEHAN SUARA PARTAI GOLKAR PADA PEMILU LEGISLATIF DI KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024

Nilhakim — 2026-03-10

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan pendidikan politik Partai Golkar dalam mempengaruhi perolehan suara pada Pemilu Legislatif di Kabupaten Sambas Tahun 2024. Indonesia sebagai negara demokrasi menempatkan partai politik sebagai pilar utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seiring berkembangnya sistem demokrasi, pendidikan politik menjadi faktor penting untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat. Partai Golkar sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan politik yang efektif. Namun, perolehan suara Golkar di Kabupaten Sambas mengalami penurunan dari 33.817 suara pada tahun 2019 menjadi 31.784 suara pada tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, mengkaji Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik serta kondisi lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendidikan politik telah berjalan secara formal namun belum efektif mempengaruhi perilaku pemilih. Faktor penghambat mencakup keterbatasan sumber daya, rendahnya kesadaran politik masyarakat, strategi komunikasi yang belum optimal, dan fragmentasi Dapil.

IMPLIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 4 TAHUN 2004 TENTANG LARANGAN PERJUDIAN DALAM DAERAH TERHADAP JUDI ONLINE DIKALANGAN REMAJA DESA TANJUNG KERACUT KECAMATAN TELUK KERAMAT

Warini Ebriani — 2026-03-13

Fenomena judi online di kalangan remaja telah menjadi permasalahan sosial yang serius, termasuk di wilayah pedesaan seperti Desa Tanjung Keracut, Kabupaten Sambas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2004 tentang Larangan Perjudian dalam Daerah terhadap keterlibatan remaja dalam judi online, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis sosiologis, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Kepolisian (Bhabinkamtibmas/Babinsa), dan remaja pelaku judi online. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 4 Tahun 2004 memiliki implikasi yang terbatas dan tidak langsung terhadap perilaku judi online remaja. Perda ini berfungsi sebagai payung hukum umum untuk upaya preventif (sosialisasi dan pembinaan moral) dan koordinasi antar lembaga. Namun, Perda ini tidak efektif sebagai alat penegakan hukum represif karena adanya kesenjangan regulasi (tidak spesifik menyebut judi online), sifat judi online yang transnasional dan tersembunyi, serta ketidaktahuan/ketidakrelevanan Perda di mata remaja. Faktor penghambat utama meliputi kemudahan akses internet, rendahnya literasi digital orang tua, kurangnya pengawasan efektif, dan daya tarik ilusi "cepat kaya." Disimpulkan bahwa diperlukan revisi Perda agar lebih adaptif terhadap teknologi digital dan penguatan program literasi digital serta kegiatan positif sebagai upaya pencegahan yang komprehensif.

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 68 AYAT 4 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA SEPEDA MOTOR YANG MENGGUNAKAN PLAT MOTOR ILEGAL: STUDI DI UNIT LAKA LANTAS POLRES SAMBAS

Indi — 2026-03-26

Penelitian ini dilatar belakangi pelanggaran pemakaian plat motor ilegal setiap tahunnya menunjukkan bahwa pelanggaran pemakaian plat motor ilegal saat berkendara di wilayah Kota Sambas semangkin banyak ditandai dengan banyaknya kios-kios pembuatan plat motor berdasarkan hitungan saya ada 2- 4 kios-kios bebas tanpa adanya penilangan dari pihak kepolisian,itu sudah melanggar peraturan Undang-Undang,karena seharusnya pembuatan plat motor itu diterbitkan oleh peraturan kepolisian sehingga menunjukan bahwa masyarakat menggunakan plat motor ilegal. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Plat motor ILegal di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sambas. Apa faktor Pendukung dan Penghambat dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pengendara sepeda motor yang menggunakan Plat motor Ilegal di Wilayah Hukum Satlantas Polres Sambas. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan konteks melalui pengumpul data dari lapangan serta berinteraksi secara langsung dengan para informan, dan pendekatan yang di gunakan adalah normatif empiris. Sumber data penelitian adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi yaitu teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan: Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 68 ayat (4) tentang penggunaan TNKB oleh Satlantas Polres Sambas telah berjalan melalui razia, tilang, dan sosialisasi, namun belum optimal karena rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel, serta adanya TNKB ilegal. Faktor pendukung berupa upaya preventif, edukatif, dan dukungan lintas instansi, sedangkan faktor penghambat meliputi kendaraan tidak balik nama, maraknya modifikasi, serta luasnya wilayah hukum. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penegakan hukum yang preventif, represif, dan humanis, dukungan pemerintah daerah, serta kesadaran masyarakat untuk meminimalisir penggunaan TNKB ilegal.

ANALISIS PRAKTIK UJRAH PADA JASA MESIN PANEN PADI COMBINE HARVESTER PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Desa Malek Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas)

Yogandi — 2026-04-02

Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik Ujrah (upah) pada penggunaan jasa mesin panen padi Combine Harvester di Desa Malek, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis empiris melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Ujrah telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak, objek jasa yang jelas, serta kesepakatan upah di awal. Namun, masih terdapat kendala berupa keterlambatan pembayaran dan tidak adanya pencatatan tertulis yang berpotensi menimbulkan sengketa. Secara hukum Islam, praktik tersebut tetap sah, tetapi perlu perbaikan dalam aspek administrasi dan ketepatan pembayaran untuk menghindari unsur gharar dan dharar. Dengan demikian, praktik Ujrah jasa Combine Harvester di Desa Malek pada umumnya telah sesuai dengan prinsip hukum Islam, meskipun memerlukan peningkatan kesadaran hukum dan pengelolaan yang lebih baik.

Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (Studi Di Desa Galing Kecamatan Galing Kabupaten Sambas)

Zainal Amaluddin — 2026-04-26

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas, memiliki peran strategis dalam pengumpulan dan penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana diatur dalam Al-Qur’an dan peraturan terkait. Namun, praktik di lapangan memerlukan kajian mendalam untuk menilai kesesuaian dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di UPZ Desa Galing, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan strategi peningkatan profesionalisme pengelolaan zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis-empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pengurus UPZ, Kepala Desa, amil zakat desa, muzakki, penerima zakat, dan masyarakat terkait. Data sekunder dikumpulkan dari literatur, peraturan, dokumen resmi, dan foto kegiatan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan data diuji melalui perpanjangan observasi dan triangulasi teknik maupun sumber. Hasil penelitian diharapkan memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian pelaksanaan pengelolaan zakat di UPZ Desa Galing dengan ketentuan syariah dan regulasi yang berlaku, serta menawarkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan pemerataan penyaluran zakat di wilayah tersebut.

IMPLEMENTASI PERATURAN DESA TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP FENOMENA ANAK PUTUS SEKOLAH (Studi Kasus Di Desa Sebagu Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Terhadap Anak Yang Putus Sekolah Pada Tahun 2024)

Debi Yolanda — 2026-04-27

Penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Desa Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 18 ayat (2), dalam mengatasi fenomena anak putus sekolah di Desa Sebagu, Kecamatan Teluk Keramat, Kabupaten Sambas pada tahun 2024. Fenomena anak putus sekolah masih terjadi meskipun telah diberlakukan peraturan desa yang mewajibkan orang tua menyekolahkan anak hingga menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan kepala desa, orang tua atau wali, serta anak yang putus sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan desa tentang perlindungan anak belum berjalan secara optimal, dibuktikan dengan masih adanya 28 anak yang putus sekolah pada tahun 2024. Implementasi masih bersifat normatif, belum didukung oleh sistem pengawasan yang kuat dan sanksi yang tegas. Faktor penghambat utama meliputi kondisi ekonomi keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, tidak adanya sanksi tegas, lemahnya pengawasan, kurangnya koordinasi antar pihak, serta faktor sosial budaya. Adapun faktor pendukung meliputi adanya dasar hukum yang jelas, upaya sosialisasi pemerintah desa, program bantuan sosial seperti PKH, serta meningkatnya kesadaran sebagian masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dari pemerintah desa dan pihak terkait agar implementasi peraturan desa dapat berjalan lebih efektif dalam melindungi hak pendidikan anak.

IMPLEMENTASI PASAL 14 UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN DALAM PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI DAN ADMINISTRASI GURU AGAMA (SIAGA) (Studi Guru Pendidikan Agama Islam Pralansia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas)

Hasiah — 2026-04-28

Penelitian ini membahas implementasi Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam penggunaan aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) pada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pralansia di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sambas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai pemenuhan hak guru dengan realitas pelaksanaan administrasi berbasis digital, mengingat terdapat 217 guru PAI pralansia di Kabupaten Sambas yang menghadapi keterbatasan literasi digital dalam mengoperasikan aplikasi SIAGA. Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana pelaksanaan aplikasi SIAGA dalam pemenuhan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen di Kementerian Agama Kabupaten Sambas; dan (2) faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi aplikasi SIAGA oleh guru PAI pralansia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif dan pendekatan hukum empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan keabsahan data diuji melalui perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi SIAGA telah berjalan dan memberikan kontribusi terhadap pemenuhan hak serta kewajiban guru sebagaimana diatur dalam Pasal 14, khususnya dalam pengelolaan data guru, sertifikasi, dan pencairan tunjangan profesi. Meskipun demikian, implementasinya pada guru PAI pralansia belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala berupa rendahnya literasi digital, faktor usia, keterbatasan perangkat, kualitas jaringan internet, serta kompleksitas penggunaan aplikasi. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, aspek komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi telah terlaksana cukup baik, sementara faktor sumber daya masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pendampingan, pelatihan teknis berkelanjutan, penyederhanaan panduan penggunaan aplikasi, serta peningkatan sarana dan prasarana agar implementasi SIAGA dapat mendukung pemenuhan hak guru secara lebih optimal, efektif, dan berkeadilan.

Implementasi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 1-4 Terhadap Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Kartiasa Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2024

Bagus Armanda — 2026-04-29

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Desa di Desa Kartiasa serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Pasar desa merupakan pilar ekonomi kerakyatan, namun di Desa Kartiasa, implementasi kebijakan ini belum optimal, ditunjukkan oleh satu dari tiga ruko pasar yang kosong dan minimnya diversifikasi produk lokal. Penelitian menggunakan pendekatan normatif empiris dengan metode kualitatif field research. Analisis implementasi didasarkan pada model George C. Edwards III (Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi). Hasil menunjukkan bahwa implementasi belum optimal karena (1) Komunikasi dan sosialisasi Perda yang tidak merata ke stakeholder (2) Keterbatasan Sumber Daya (SDM pengelola rangkap jabatan dan anggaran promosi minim), (3) Disposisi pelaksana yang cenderung reaktif daripada proaktif, dan (4) Struktur Birokrasi internal yang belum fokus serta kurangnya sinergi pendampingan dari Pemerintah Kabupaten. Meskipun terdapat faktor pendukung berupa komitmen Desa, transparansi keuangan, dan kemudahan sewa, faktor penghambat yang dominan menyebabkan pasar belum berfungsi maksimal sebagai pusat pemasaran hasil perdesaan. Pemerintah Desa disarankan untuk meningkatkan sosialisasi, mengoptimalkan SDM pengelola, dan berinovasi untuk mengisi aset ruko yang kosong.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK LELANG ARISAN ONLINE PADA APLIKASI WHATSAPP DI KECAMATAN SAMBAS

Khairunnisa — 2026-04-30

Penelitian Arisan online melalui grup Whatsapp semakin berkembang karena pelaksanaannya praktis, menjangkau peserta dari dalam maupun luar kota, serta tidak memerlukan pertemuan langsung sebagaimana arisan konvensional. Keberhasilan pelaksanaan arisan online mendorong munculnya praktik lelang arisan online pada grup Whatsapp di Kecamatan Sambas sehingga perlu dikaji dari sisi mekanisme dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Penelitian bertujuan mengetahui praktik lelang arisan online pada aplikasi Whatsapp di Kecamatan Sambas serta menelaah tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang arisan tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan sosiologis empiris melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelaksanaan lelang arisan dilakukan melalui promosi admin/owner di media sosial dan penawaran personal, disertai janji keuntungan jutaan rupiah bagi pembeli lelang, pelaksanaan lelang atas kemauan anggota, arahan transfer segera setelah kesepakatan tercapai, serta perbedaan jangka waktu penerimaan hasil lelang. Tinjauan hukum Islam menunjukkan adanya unsur gharar pada ketidakjelasan jumlah setoran dan perbedaan total keuntungan peserta akibat penambahan maupun pengurangan harga lelang, unsur maysir pada sistem tawaran harga setiap periode untuk menentukan pembeli lelang, serta unsur riba pada penerimaan uang arisan pembeli lelang yang melebihi jumlah setoran yang dibayarkan.

ANALISIS SENGKETA TANAH WAKAF KUBURAN (Studi di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas)

Putri Suratin — 2026-05-01

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sengketa tanah wakaf antara warga dengan pihak Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Informasi yang didapatkan peneliti dari wawancara adalah salah satu warga di Desa Kartiasa membuat bangunan diatas tanah wakaf kuburan. Warga teresebut mengaku bahwa tanah itu adalah milik orang tuanya yang sudah meninggal dan hanya disampaikan dari mulut, namun tidak mempunyai surat keterangan tanah apalagi sertifikat tanah sebagai bukti resmi. Disisi lain, nformasi dari pihak desa menyebutkan bahwa tanah yang ditempati orang tersebut merupakan status tanah wakaf Desa Kartiasa untuk perkuburan dan sudah terlegalisasi dengan adanya surat sertifikat tanah wakaf. Sampai sekarang bangunan itu masih saja ada karena tidak ada tindakan lebih lanjut dari nadzir untuk menyelesaikan sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Apa penyebab sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa Kabupaten Sambas. Bagaimana Cara Menyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sifat penelitian lapangan (field research). Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Normatif Sosiologis yang didasarkan pada pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya atas suatu objek yang dilandaskan pada hukum-hukum dan masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Serta melihat kondisi dilapangan yaitu desa kartiasa. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dapat disimpulakan bahwa 1). Penyebab terjadinya sengketa tanah wakaf kuburan di Desa Kartiasa adalah adanya pihak yang bersengketa yang bernama Ibu Masturi dan mengklaim tanah yang dijadikan wakaf kuburan menjadi tanah milik Ibu Masturi 2) Cara Penyelesaikan Sengketa Tanah Wakaf di Desa Kartiasa Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dilakukan oleh nadzir dan pihak desa secara musyawarah atau penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan cara nonligitasi tetapi tidak menemukan solusi yang tepat dan tidak ada titik terang hingga sekarang.

IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PROGRAM DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK DAGANG KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Riki Winarta — 2026-05-04

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program dana desa yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang. Mayarakat ingin mengetahui sejauh mana implementasi dana desa dijalankan dengan baik dana apa saja faktor kendala pemerintrahkan dalam menjalankan program dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap program dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan apa saja faktor kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan program dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan data primer yaitu wawancara dan observasi yang ada di lapangan yang mana dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci terkait keadaan yang dipermasalahkan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan enam informan yang merupakan sekretaris desa, kau perencanaan desa, dan warga setiap dusun yang ada di desa Lubuk Dagang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 terhadap program Dana Desa di desa Lubuk Dagang Timur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Implementasi Program Dana Desa di Kampung Dagang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kendala yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya keterbatasan sumber daya manusia, proses birokrasi yang menghambat pelaksanaan program dana desa, kurangnya pengawasan dan monitoring dari instansi terkait, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai)

Aldi Rizqi Pratama — 2026-05-20

Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Penelitian bersifat empiris, yang mencakup kegiatan lapangan. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan dijalankan dalam praktik, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, kendala yang bersifat struktural maupun kultural, serta tanggapan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan. Penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, yang mencakup pencegahan, penanganan, edukasi, pengawasan, dan sanksi administratif. Kedua, pelaksanaannya terkendala faktor internal seperti keterbatasan sarana, tenaga kerja, dan sosialisasi; serta faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, tanah gambut, dan angin kencang. Tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar juga menjadi tantangan tersendiri.

PELAKSANAAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI UNTUK MASYARAKAT PENYANDANG DISABILITAS DI SATPAS POLRES SAMBAS

Robi Firman Saputra — 2026-06-02

Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, termasuk penyandang disabilitas. Salah satu hak tersebut adalah hak untuk mengemudikan di jalan raya. Kewajiban memiliki SIM termasuk kendaraan bermotor khusus bagi disabilitas. Aturan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Umum, Pasal 77 ayat 1. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Golongan D bagi disabilitas di Kantor Unit Administrasi Surat Izin Mengemudi Kepolisian Resor Sambas dan faktor- faktor penghambatnya. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengidentifikasi peraturan perundang-undangan dan mengkaji efektivitasnya. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Undang-Undang tersebut. Data dikumpulkan dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM D) Golongan D bagi disabilitas telah dilaksanakan secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa fasilitas di kantor Satpas Kepolisian Resor Sambas ramah disabilitas, memberikan pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas, dan tidak ditemukan adanya diskriminasi selama proses pelayanan. Namun demikian masih terdapat faktor penghambat yaitu: (1) peserta ujian praktik harus menyediakan kendaraan bermotor, dan (2) belum adanya sosialisasi yang efektif mengenai penerbitan SIM D bagi penyandang disabilitas.