Cross-border

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN DAERAH TERHADAP PEMBENTUKAN CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN SAMBAS UTARA

Hefzian — 2025-07-08

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Calon DOB Kabupaten Sambas Utara sejak tahun 2007 hingga saat ini belum terealisasi. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field reseach). Tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah terhadap Pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara adalah Calon Kabupaten Sambas harus memenuhi tiga syarat pembentukan Daerah Otonomi Baru, diantaranya syarat administratif, syarat fisik dan syarat teknis. Serta Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 terhadap pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Sambas Utara adalah untuk syarat teknis Calon Daerah Kabupaten Sambas sudah memenuhi kriteria, namun syarat fisik dan syarat administratif belum memenuhi kriteria.

PRAKTIK PEMBAYARAN UPAH KARYAWAN CAFE MADRID DI DESA DALAM KAUM KECAMATAN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yunita — 2025-07-09

Upah merupakan bentuk tolong menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sebagaimana hubungan antara pemilik Café dan karyawannya. Dalam kerja sama antara pemilik café dan karyawannya bentuk yang menjadi masalah pembayaran upahnya yaitu karyawan akan mendapatkan upah pekerjaan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap harinya, dan dimana karyawan tidak mengetahui berapa jumlah gaji yang harus diterima, karena baru akan diterima setelah bekerja berdasarkan jumlah pendapatan/ penghasilan. Adapun Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem Upah Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas, bagaimana sistem Upah Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas dalam Perspektif Hukum Islam, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pembayaran upah karyawan dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktik pembayaran upah karyawan Café Madrid di Desa Dalam Kaum Kecamatan Sambas. Jenis penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif atau field research dan menggunakan pendekatan sosiologis empiris, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi berdasarkan sumber primer yang ada di lapangan dan sumber data skunder berupa buku-buku atau karya ilmiah penelitian terkait penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa adanya kesepakatan kedua belah pihak dan karayawan menerima dengan ikhlas dan ridho dengan pengupahan yang mereka peroleh dan akad yang sah karena tidak bertentangan dengan hukum islam hanya saja upah yang menjadi objek pembayaran belum jelas karena belum memenuhi syarat dalam akad.

PRAKTIK STUDI KOMPARATIF DALAM PENETAPAN UJRAH JASA KURIR BANGJEK DAN TAMPAN JEK DI KECAMATAN SAMBAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Alma Subekti — 2025-08-13

Muamalah ialah salah satu bagian daripada Hukum Islam yang mengatur masalah tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, kebendaan dan hak-hak atas benda tersebut, upah mengupah atau sewa menyewa (ijarah), perserikatan, pinjam-meminjam, kontrak dan lain sebagainya.[1] Salah satu bentuk muamalah dalam Islam adalah upah mengupah yang atinya menukar sesuatu dengan adanya imbalan seperti menjual manfaat, tenaga atau kekuatan disebut juga upah mengupah.[2] Pada umumnya upah mengupah bertujuan untuk memberikan keringanan kepada kita dalam menjalani hidup. Seseorang memiliki uang tetapi tidak mempunyai pekerjaan, di pihak lain ada yang mempunyai tenaga namun tidak memiliki uang. Dengan adanya upah mengupah keduanya saling mendapatkan memanfaatkan dan mengambil keuntungan diatasnya.[3]

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Praktik Studi Komparatif dalam penetapan Ujrah Jasa Kurir Bangjek dan Tampan Jek di Kecamatan Sambas Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosiologis empiris yang meneliti fenomena yang terjadi di lapangan terkait perilaku masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada kasus Praktik Studi Komparatif penetapan ujrah oleh jasa kurir Bangjek dan Tampan Jek memiliki beberapa ketentuan yang sama ialah, pertama, berdasarkan suatu lokasi pengguna yang akan dituju serta lokasi toko permintaan pengguna. Kedua, berdasarkan jumlah pesanan pengguna. Semakin banyak pesanan pengguna maka ujrah yang ditetapkan akan lebih mahal. Perbandingan penetapan ujrah antar kedua jasa kurir adalah dari jumlah penetapan ujrahnya. Ujrah yang ditetapkan Bangjek lebih murah dibanding Tampan Jek. Namun, pada praktiknya beberapa driver tidak menetapkan ujrah sesuai dengan ketentuannya. Dimana pada transaksi tersebut pengguna merasa dirugikan dan jelas adanya ketidakadilan saat bertransaksi.

PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DI KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Ramli — 2025-08-13

Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Tranquility and Community Protection mandates village heads to form Satlinmas at the village level. The existence of Satlinmas is essential for maintaining security and order in the village. However, in the Sambas District of Sambas Regency, there are still villages that have not formed Satlinmas. In addition, there are Satlinmas units whose membership does not comply with regulations. The focus of this research is on how Satlinmas is formed in the Sambas District, as well as the factors that hinder the implementation of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Tranquility and Community Protection in the Formation of Satlinmas in the Sambas District. This type of research is qualitative, characterized by field research with an empirical approach that examines phenomena occurring in the field related to the behavior of communities or institutions based on observation and facts, so the results are not speculative. To obtain data, observations, interviews, and documentation were conducted. The conclusion of this study is that the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 26 of 2020 concerning the Organization of Public Order and Community Peace as well as Community Protection in the Formation of Satlinmas in Sambas District has not been fully implemented. This is evident from several indicators, namely: the formation and structure of Satlinmas, the implementation of duties and functions, and the recruitment process of Satlinmas members. The factors causing the incomplete implementation include: Satlinmas membership, limited funding, the relatively advanced age of Satlinmas members, motivation and interest in becoming Satlinmas members, and the lack of training for Satlinmas members.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP GANTI RUGI (TA’WIDH) ATAS JUAL BELI TANAH KAVLING DI PERUMAHAN RESIDEN 3 DESA LUMBANG DUSUN PENYENGAT

Azmi — 2025-08-13

Jual beli dalam Islam memiliki aturan baik dari cara bertransaksi sampai aturan pertanggung jawaban jika terjadi ketidaksesuaian transaksi yang dilakukan dengan rukun dan syarat yang telah diatur dalam Al-Qur’an maupun Hadist, yaitu dengan adanya hukum Ta’widh. Seperti pada kasus jual beli tanah kavling di perumahan Residen 3 Desa Lumbang Dusun penyengat ini.

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana jual beli tanah kavling berdasarkan hukum isalam di perumahan Residen 3 Jalan Adenia Desa Lumbang Dusun Penyengat dan tinjauan hukum Islam terhadap Ta’widh atas jual beli tanah kavling di Perumahan Residen 3 Jalan Adenia Desa Lumbang Dusun Penyengat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative empiris yang mengkaji ketentuan hukum Ta’widh yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kasus jual beli tanah kavling di Perumahan Residen 3 Desa Lumbang Dusun Penyengat.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pada kasus jual beli tanah kavling di Perumahan Residen 3 Jalan Adenia Desa Lumbang Dusun Penyengat akad jual beli sudah sesuai dengan rukun dan syarat hanya saja tidak adanya bukti transaksi tertulis sehingga saat munculnya suatu permasalahan tidak dapat menyelesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada kasus jual beli tanah kavling di Perumahan Residen 3 Desa Lumbang Dusun Penyengat ini juga terjadi ketidaksesuaian dengan hukum Ta’widh dimana dalam hukum Ta’widh pihak penjual yang melakukan kesalahan seharusnya bertanggung jawab tapi kenyataannya pihak penjual tidak bertanggung jawab dan bahkan merugikan pihak pembeli pertama yaitu dengan membeli tanah secara keseluruhan dengan kredit kembali.

PRAKTIK MUZAYYADAH KENDARAAN DINAS PERSPEKTIF MASLAHAH (Studi di Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas)

Rahmawati — 2025-08-26

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya bentuk kerja sama yang di lakukan dalam pelaksanaan praktik jual beli harus memenuhi rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Selain itu juga jual beli harus terhidar dari beberapa hal, yaitu: Ketidak jelasan (jahalah), Pemaksaan (al-ikrah), Pembatasan dengan waktu (al-tauqid), Kemudaratan (darar), Syarat-syarat yang merusa, Penipuan (gharar). Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Hukum jual beli lelang dalam pandangan islam adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan satu harga. Sebelum pelaksanaan lelang peserta lelang diberi kesempatan untuk melihat barang yang akan dilelang (objek lelang). Disana Pemerintah Kabupaten Sambas selaku penjual memfasilitasi, mengantar calon pembeli ke tempat tujuan (ke tempat objek jual beli), mendampingi, dan di situ pembeli diberi kebebasan untuk melihat-lihat, memegang-megang, dan mengecek secara keseluruhan. Untuk kerusakan minimal 30% dan usia diatas 3 tahun. Tetapi kondisi barang atau kendaraan masih bisa dimanfaatkan.

Adapun fokus masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana praktik lelang kendaraan di dinas badan keuangan daerah kabupaten sambas, dan bagaimana praktik lelang kendaraan di dinas badan keuangan daerah kabupaten sambas perspektik maslahah. Jenis penelitian ini menggunkan metode penelitian sosiologis emperis karena metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis emperis ini lebih mudah untuk menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan yaitu di Pemerintahan Dinas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas. Untuk memperoleh data peneliti menggunakan pedoman wawancara dan observasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dapat disimpulkan bahwa praktik lelang kendaraan dinas di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Lelang merupakan penjualan umum atau penjual barang-barang yang dilakukan ke pada umum dengan harga penawaran yang meningkat atau menurun atau dengan pemasukan harga. Lelang adalah suatu cara penjualan atau pembelian barang yang dilakukan secara terbuka di hadapan umum oleh seorang pejabat lelang atau orang yang diberi kewenangan untuk itu, dengan cara mengajukan penawaran harga dan barang tersebut akan dijual kepada penawaran tertinggi. Bahwa pembeli lelang melakukan registrasi melalui fortal lelang Indonesia pada praktiknya terdapat permaslahan sehingga menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak.

IMPLEMENTASI KINERJA APARATUR DINAS KEPENDUDUKAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN SAMBAS

Hana Pertiwi — 2025-09-11

Implementasi kinerja Aparatur Dinas kependudkan di atur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa pelayanan administrasi kependudukan harus dilakukan secara transparan, cepat, dan tanpa biaya. Namun, di Kabupaten Sambas pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan aparatur, kurangnya pemanfaatan teknologi informasi, serta rendahnya kualitas evaluasi terhadap kinerja pegawai. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pelayanan yang diterima masyarakat. Dengan demikian, peneliti akan mengkaji Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan terkait Evaluasi Aparatur Dinas Kependudukan dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sambas. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana implementasi UU No. 24 tahun 2013 pasal 79A dalam pelayanan administrasi kependudukan, (2) Apa saja kendala yang dihadapi Aparatur Dinas Kependudukan dalam menerapkan UU No. 24 tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian field research, serta menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yakni dengan menggabungkan antara studi normatif terhadap regulasi yang berlaku dengan observasi langsung terhadap realitas implementasi di lapangan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten Sambas. Penelitian ini mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pasal 79A dalam pelayanan administrasi kependudukan serta kendala yang dihadapi aparatur. Secara umum, implementasi sudah berjalan baik dengan layanan gratis sesuai amanat undang-undang, namun masih terhambat keterbatasan sarana prasarana, kualitas SDM, rendahnya kesadaran masyarakat, serta belum optimalnya digitalisasi layanan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan teknologi informasi, dan sosialisasi berkelanjutan untuk mewujudkan pelayanan yang lebih efektif dan berkualitas.

STRATEGI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL PERSPEKTIF ISLAM (Strategi Analisis Swot)

Miswinda — 2025-11-14

Pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia menunjukkan tren positif, namun kontribusinya terhadap perekonomian nasional masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi kelembagaan LKS melalui analisis SWOT dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dianalisis menggunakan kerangka SWOT yang dikontekstualisasikan dalam maqāṣid al-sharī‘ah. Hasil penelitian menghasilkan peta strategi yang selaras dengan nilai-nilai syariah untuk memperkuat peran LKS dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional secara adil dan berkelanjutan.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Mekanisme Pengembalian Barang Di Platform Shopee

Kazliani — 2025-11-17

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pengembalian barang di platform Shopee dari perspektif hukum ekonomi syariah dengan studi kasus pada masyarakat Desa Mekar Jaya, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas. Latar belakang penelitian ini adalah meningkatnya transaksi e-commerce di kalangan masyarakat pedesaan, namun masih dihadapkan pada kendala teknis dan administratif dalam proses retur barang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sosiologis-empiris, serta pengumpulan data melalui wawancara terhadap tujuh informan pengguna aktif Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah memahami fitur pengembalian barang, prosedur yang berlaku masih dinilai rumit, terutama terkait syarat video unboxing, kurangnya respons penjual, dan keterbatasan layanan ekspedisi. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip khiyār, keadilan, kemudahan, dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan e-commerce agar lebih adil dan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya bagi konsumen Muslim di daerah terpencil. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan untuk pengembangan kebijakan platform digital yang lebih inklusif dan sesuai syariah.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) ( STUDI KASUS DI KUA KEC. TEBAS KAB. SAMBAS)

Sandi Nayoan — 2025-11-18

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024 diterbitkan sebagai upaya pembaruan dan penguatan sistem pencatatan pernikahan guna mewujudkan tertib administrasi, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PMA Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Tebas pada umumnya telah berjalan cukup baik, terutama dalam aspek prosedur pencatatan pernikahan dan pemanfaatan sistem digital. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap ketentuan pencatatan pernikahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi implementasi kebijakan memerlukan peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan sosialisasi kebijakan.

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PENERTIBAN PEMBUANGAN SAMPAH PADA TOKO SEMBAKO (STUDI USAHA TOKO SEMBAKO DI DESA KARTIASA)

Wafiq Firdani — 2025-11-19

Penelitian ini mengkaji efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya dalam menertibkan pembuangan sampah pada usaha toko sembako di Desa Kartiasa. Permasalahan sampah di wilayah ini semakin kompleks seiring pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi yang meningkat. Realitanya, meskipun Perda telah mengatur secara tegas, tingkat kepatuhan pelaku usaha toko sembako masih rendah, yang berdampak pada pencemaran lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan metode kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan Kepala Desa, Petugas Kebersihan, pelaku usaha toko sembako, serta masyarakat, dan didukung oleh observasi serta studi dokumentasi.

Hasil penelitian, dianalisis dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, menunjukkan bahwa implementasi Perda ini masih belum efektif. Faktor-faktor penyebabnya meliputi: 1) faktor hukum itu sendiri, di mana sosialisasi isi Perda belum menjangkau seluruh pelaku usaha; 2) faktor penegak hukum, karena penegakan sanksi masih lemah dan belum memberikan efek jera; 3) faktor sarana dan prasarana, karena fasilitas TPS sangat terbatas, tidak layak, dan jadwal pengangkutan tidak konsisten; 4) faktor masyarakat, karena kesadaran dan pemahaman pelaku usaha masih rendah; serta 5) faktor kebudayaan, di mana kebiasaan membuang dan membakar sampah sembarangan masih melekat. Penelitian ini menemukan bahwa faktor penghambat lebih dominan daripada faktor pendukung. Faktor pendukung seperti adanya payung hukum yang jelas dan niat masyarakat untuk hidup bersih belum mampu mengatasi kendala-kendala fundamental.

PRAKTIK JUAL BELI BAKSO DENGAN LABEL SETAN DI KEDAI BAKSO SE-TAN SELERA TANTANGAN SINGKAWANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Wawan Setiandi — 2025-11-20

Usaha kuliner selalu menjadi ide bisnis yang diminati, dengan inovasi dan kreativitas sebagai kunci kesuksesan. Meskipun ada yang hanya merasakan kesuksesan sementara, banyak pelaku bisnis kuliner telah membuktikan bahwa kreativitas dan inovasi dapat membantu usaha bertahan lama. Tren yang populer saat ini adalah jual beli makanan dengan label "setan," yang menarik perhatian masyarakat karena keunikannya. Misalnya, Kedai Bakso Se-Tan Selera Tantangan di Singkawang menggunakan nama "Bakso Setan" untuk menunjukkan tingkat kepedasan yang ekstrem sebagai strategi bisnis untuk menarik pelanggan.Adapun fokus masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah praktik jual beli bakso dengan label setan di kedai bakso Se-Tan Selera Tantangan Singkawang? Bagaimanakah pandangan hukum islam terhadap jual beli bakso dengan label setan di kedai bakso Se-Tan Selera Tantangan Singkawang?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di lapangan sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah empiris. Penggunaan nama yang tidak sesuai pada produk makanan dan minuman di Kedai Bakso di Kota Singkawang masih belum mematuhi Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Halal, khususnya terkait penggunaan nama dan bahan. Banyak pemilik usaha kuliner belum menaati fatwa ini dengan menamai produk dan restoran mereka menggunakan nama yang dianggap buruk dan bertentangan dengan prinsip halal. Hal ini mengakibatkan produk dengan nama-nama tersebut tidak dapat memperoleh sertifikasi halal.

GURU SEBAGAI PENDIDIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN (TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA KOMPETENSI GURU)

Sera Yuliantini — 2025-11-21

Penelitian ini membahas tentang Guru Sebagai Pendidik Dalam Sistem Pendidikan (Tugas dan Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban serta Kompetensi Guru) menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Guru memiliki peranan yang sangat strategis dalam sistem pendidikan sebagai pendidik yang berfungsi bukan hanya sebagai penyampai ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembentuk karakter, nilai, dan kepribadian peserta didik. Kedudukan guru sebagai pendidik mencakup sejumlah aspek penting, antara lain tugas dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, serta kompetensi profesional yang harus dimiliki. Dalam menjalankan tugasnya, guru bertanggung jawab untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Di sisi lain, guru juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, penghargaan, serta kesempatan pengembangan diri, seiring dengan kewajiban untuk menjalankan profesinya secara profesional dan beretika. Kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, menjadi syarat mutlak untuk menjamin kualitas proses dan hasil pendidikan. Melalui pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan guru sebagai pendidik, diharapkan akan terbentuk tenaga pendidik yang mampu menjawab tantangan zaman dan membangun masa depan generasi bangsa secara berkelanjutan.

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 146 TAHUN 2023 PASAL 17 AYAT 1 SAMPAI 4 TERHADAP KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN DI DESA KARTIASA KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2024

Fadillah — 2025-11-22

Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 Pasal 17 Ayat 1 sampai 4 mengenai kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bagi masyarakat miskin di Desa Kartiasa, Kabupaten Sambas, Tahun Anggaran 2024. Program BLT-DD bertujuan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem melalui penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris ini menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan George C. Edwards III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi). Data dikumpulkan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dengan Kepala Desa, perangkat desa, BPD, Ketua RT/RW, pendamping desa, dan masyarakat (penerima dan non-penerima), serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/2023 telah dilakukan secara terstruktur melalui tahapan sosialisasi, verifikasi data DTKS (desil 1–4) yang ketat, dan penetapan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) yang transparan, didukung oleh komitmen multi-aktor desa dan kepatuhan administratif (Siskeudes). Meskipun demikian, program menghadapi hambatan signifikan, yaitu ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data DTKS dari pusat, keterbatasan kuota anggaran yang tidak sebanding dengan jumlah keluarga miskin, serta dinamika sosial-ekonomi masyarakat yang cepat berubah, yang memicu kecemburuan sosial dan tantangan dalam memastikan keadilan distribusi. Secara keseluruhan, BLT-DD di Desa Kartiasa efektif membantu penerima namun masih perlu perbaikan pada sistem pemutakhiran data terpadu dan penambahan alokasi kuota.

PERANAN BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 97 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH DALAM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK DAERAH DI KABUPATEN SAMBAS

Tri Wahyu Santoso Suharyono — 2025-11-24

Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas. Penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dan menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu untuk mempelajari secara intensif tentang Peranan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Berdasarkan Peraturan Bupati Sambas Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas menggunakan teori Peranan atau role menurut Bruce J. Cohen yakni Peranan nyata (Anacted Role), Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan Aparatur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sambas, Wajib Pajak dan Pihak yang terkait. hasil penelitian menunjukan Peranan Badan Keuangan Daerah diaplikasikan kedalam beberapa kegiatan yakni melalui Sosialisasi Pajak Daerah, Pelaksanaan Ekstensifikasi Pajak Daerah, Pelaksanaan Intensifikasi Pajak Daerah, Peningkatan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah, Pemberian Insentif dan Penghargaan, Pemanfataan Teknologi Informasi (TI) serta Digitalisasi dan Perluasan Kanal Pembayaran. Sedangkan kendala dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Sambas terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sisi internal yang meliputi Tupoksi Organisasi yang sangat berat, Sumber Daya Aparatur yang masih minim dan belum kompeten, Kegiatan Pengawasan Pajak Daerah masih kurang, Sanksi yang kurang tegas, dan Masih terdapat data pajak daerah yang belum valid sedangkan sisi eksternal meliputi Kesadaran wajib pajak masih tergolong rendah, Rendahnya literasi tentang pajak daerah serta Masyarakat masih kurang familiar menggunakan teknologi digital dalam transaksi perpajakan.

NIKAH SIRRI DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia)

Nilhakim — 2025-11-25

Nikah sirri merupakan praktik perkawinan yang dilakukan sesuai rukun dan syarat fiqh Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Praktik ini masih banyak ditemukan di Indonesia dan menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis nikah sirri dalam perspektif maqasid syariah serta relevansinya dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan keharaman nikah sirri apabila menimbulkan mudarat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun nikah sirri sah secara fiqh, praktik tersebut bertentangan dengan tujuan syariah, khususnya dalam menjaga keturunan (hifz al-nasl), harta (hifz al-mal), serta jiwa dan martabat manusia (hifz al-nafs wa al-‘ird). Oleh karena itu, fatwa MUI tentang pengharaman nikah sirri sejalan dengan maqasid syariah dan hukum perkawinan nasional yang berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial.

BUDAYA HUKUM, IDENTITAS ETNIS DAN PEMULIHAN KONFLIK DI KABUPATEN SAMBAS

Karman — 2025-11-26

Konflik etnis antara masyarakat Madura dan Melayu Sambas tahun 1999 menimbulkan korban jiwa, kerugian material, dan trauma sosial yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis budaya hukum kedua etnis dalam memahami simbol budaya, mengidentifikasi faktor penyebab konflik, serta menawarkan rekonstruksi budaya hukum sebagai basis pemulihan pasca konflik. Menggunakan paradigma konstruktivisme dan pendekatan socio-legal, penelitian ini memadukan kajian hukum dengan dimensi sosial melalui studi pustaka, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan simbol budaya hukum, lemahnya penegakan hukum, serta kecemburuan sosial menjadi faktor utama pemicu konflik. Pasca konflik, reposisi nilai budaya dilakukan melalui peran tokoh agama, tokoh adat, dan upaya negosiasi damai, meskipun trauma kolektif masyarakat masih kuat. Rekonstruksi budaya hukum yang mengintegrasikan nilai marwah Melayu Sambas dengan etos kerja keras Madura dinilai dapat membangun harmoni sosial yang lebih adil. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendidikan multikultural, penguatan supremasi hukum, dan ruang dialog antaretnis untuk mencegah konflik berulang. Temuan ini diharapkan memberi kontribusi bagi pengembangan teori konflik dan hukum dalam masyarakat multikultural serta menjadi rujukan kebijakan rekonsiliasi sosial di Indonesia.

KONSEP NEGARA HUKUM: ANALISIS KOMPARATIF DAULAH MADANIYYAH DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODERN DAN RULE OF LAW

Wiwin Guanti — 2025-11-28

Konsep "Negara Hukum" merupakan ideal modern yang diakui secara universal sebagai pilar demokrasi, namun implementasinya memunculkan perdebatan sengit di negara- negara berpenduduk mayoritas Muslim mengenai kompatibilitasnya dengan warisan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pilar-pilar konseptual Daulah Madaniyyah menurut pemikir Islam modern dengan prinsip-prinsip fundamental Rule of Law dalam tradisi hukum Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (kualitatif) dengan pendekatan studi pustaka, pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Ditemukan bahwa meskipun memiliki landasan filosofis yang berbeda secara fundamental (teosentris vs. antroposentris), kedua konsep menunjukkan konvergensi fungsional yang signifikan pada prinsip-prinsip operasional seperti supremasi hukum, keadilan prosedural, kesetaraan di hadapan hukum, dan pembatasan kekuasaan arbitrer. Daulah Madaniyyah dan Rule of Law tidak seharusnya dipandang sebagai konsep yang saling menafikan, melainkan sebagai kerangka kerja yang dapat disintesiskan, di mana mekanisme prosedural Rule of Law dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan keadilan substantif (Maqashid al-Shariah) yang menjadi jiwa dari Daulah Madaniyyah.

PERAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR DESA DI DESA MEKAR SEKUNTUM KECAMATAN TEBAS KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT

Budiman — 2025-12-01

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tuntutan profesionalisme aparatur desa dalam mengelola tata kelola pemerintahan desa yang semakin kompleks di era digitalisasi dimana Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, efektivitas pelayanan publik dan pengelolaan dana desa masih menghadapi tantangan terkait kapasitas SDM yang belum merata. Meskipun berbagai program pengembangan telah dilakukan, fluktuasi kinerja pegawai dalam penguasaan sistem informasi desa dan administrasi kewilayahan masih menjadi kendala utama. Kesenjangan kompetensi ini berdampak langsung pada kecepatan pelayanan masyarakat dan akurasi pelaporan pembangunan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana peran program pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia terhadap peningkatan kinerja pegawai kantor desa, dengan studi kasus di Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan, seperti pelatihan komputer, pengelolaan keuangan desa, dan pelayanan publik, berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi teknis dan perubahan sikap pegawai. Pegawai menjadi lebih mandiri, responsif, dan mampu menjalankan tugas dengan profesional. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti keterbatasan anggaran dan belum adanya sistem evaluasi pelatihan yang terstruktur. Secara keseluruhan, pelatihan dan pengembangan SDM terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja pegawai dan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Oleh karena itu, program ini perlu dilakukan secara berkelanjutan dan terencana guna mendukung pemerintahan desa yang modern dan adaptif.

ISLAMIC KNOWLEDGE ECOLOGY : REKONSTRUKSI EKOLOGI PENGETAHUAN ISLAM DI ERA DISINFORMASI DIGITAL MELALUI PERSPEKTIF MANAJEMEN PENGETAHUAN

Zulfikar Ghazali — 2025-12-03

Transformasi teknologi digital telah mengubah secara fundamental cara pengetahuan Islam diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Pergeseran dari sistem keilmuan klasik berbasis sanad dan otoritas ulama menuju ekosistem digital yang ditopang oleh algoritma, viralitas, dan logika platform memunculkan berbagai persoalan epistemik, seperti fragmentasi otoritas keagamaan, disinformasi dan misinformasi keagamaan, komodifikasi dakwah, polarisasi digital, serta melemahnya mekanisme validasi pengetahuan. Artikel ini bertujuan untuk (1) menganalisis karakteristik ekologi pengetahuan Islam di ruang digital, (2) mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menyebabkan distorsi validitas pengetahuan keagamaan digital, dan (3) merumuskan model konseptual Islamic Knowledge Ecology (IKE) sebagai kerangka pengelolaan pengetahuan Islam digital yang sistemik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis kepustakaan (library research) dengan pendekatan critical integrative review terhadap literatur akademik yang relevan dengan studi Islam digital, ekologi pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, analisis tematik, dan sintesis konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa krisis pengetahuan Islam digital bersifat struktural-ekologis, bukan semata persoalan individu atau teknologi. Sebagai kontribusi utama, penelitian ini menghasilkan Model Konseptual Islamic Knowledge Ecology (IKE) yang terdiri atas lima komponen utama: knowledge input, knowledge process, knowledge flow, knowledge governance, dan knowledge outcome. Model ini menegaskan pentingnya pengelolaan pengetahuan Islam yang terintegrasi, beretika, dan berbasis epistemologi Islam untuk menjaga validitas, otoritas, dan keberlanjutan pengetahuan keagamaan di era digital.