Desentralisasi Pengelolaan Pendidikan Menengah di Indonesia: Dampak, Tantangan, dan Implikasi Kebijakan
Abstract
. Penelitian ini mengkaji desentralisasi pengelolaan pendidikan menengah di Indonesia, dengan fokus pada pengalihan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan serta efisiensi administrasi. Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah systematic literature review dengan metode deskriptif-kualitatif. Sebanyak 31 dokumen relevan yang diterbitkan antara tahun 2015 hingga 2024 dianalisis, diperoleh dari basis data utama seperti Scopus, Google Scholar, dan Garuda. Kajian ini mengeksplorasi variasi implementasi kebijakan antarwilayah, dampaknya terhadap distribusi sumber daya, serta mekanisme koordinasi antarpemerintah. Hasil analisis menunjukkan bahwa di provinsi dengan kapasitas administratif yang kuat, desentralisasi berdampak positif terhadap pelatihan guru, alokasi sumber daya, dan perencanaan infrastruktur. Sebaliknya, di wilayah dengan kesiapan rendah, desentralisasi justru memperburuk ketimpangan akibat keterlambatan pendanaan, distribusi guru berkualitas yang tidak merata, serta keterbatasan fasilitas pendidikan. Penelitian ini menekankan pentingnya kebijakan yang adaptif, penguatan kapasitas daerah, serta tata kelola pendidikan yang terintegrasi. Secara teoritis, studi ini memperluas kerangka analisis desentralisasi dalam konteks pendidikan menengah. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi rujukan bagi perancang kebijakan dalam merumuskan strategi yang responsif terhadap ketimpangan antar wilayah
References
Dong, J., Mo, L., Shi, Y., Lu, D., Guo, C., Wan, Z., & Wan, B. (2023). Effects of the policy of physical education entrance examination for senior high school on health in middle school students. Sustainability, 15(2), 1701. https://doi.org/10.3390/su15021701
Faisal, A. F. (2022). Analisis Pengalihan Kewenangan Pengelolaan Pendidikan Menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi di Kabupaten Maros. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 2(3), 96-102.
Harefa, H. Y. (2021). Analisis Inovasi Perencanaan Sebagai Strategi Tata Kelola yang Baik di Berbagai Provinsi. Jurnal Studi Inovasi, 1(1), 16-21. https://doi.org/10.52000/jsi.v1i1.3
Kharisma, D. (2024). Analisis Kebijakan Alih Kelola SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Provinsi di Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, 9(4).
Khusaini, K., Ramdani, H. C., Syamiya, E. N., & Aisyah, I. (2022). Does the government expenditure on education and family income boost educational expansion?: Lesson from panel FMOLS. Review of Applied Socio-Economic Research, 24(2), 89-105. https://doi.org/ 10.54609/reaser.v24i2.140
Purwandari, T., Hidayat, Y., & Bon, A. T. (2019). Profile of West Java province based on school participation rate using Biplot's principal component analysis. Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2019 (MAR), pp. 2186 – 2194
Rambe, R. F., Ritonga, A. R., & Dalimunthe, M. A. (2023). Komunikasi Publik Pemerintah Kota Medan dalam Pengalihan Kewenangan Kebijakan Terkait UU No. 23 Tahun 2014. KomunikA, 19(01), 39-44.
Republik Indonesia, (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (UU). [23/2014]
Saputri, W. A., & Sasongko, R. N. (2023). Analisis Kebijakan Pengalihan Pengelolaan SMA/SMK oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu. Manajer Pendidikan: Jurnal Ilmiah Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana, 17(2).
Solehudin, R. H. (2024, December). The urgency of zonation policy in online acceptance of senior high school level students and its impact on equivalent education quality in the province of the special capital region of Jakarta. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3148, No. 1). AIP Publishing. https://doi.org/10.1063/5.0242930
Subki, S., Sjafari, A., & Arenawati, A. (2022). Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Pendidikan Menengah di Provinsi Banten. Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, 6 (1), 49-66. https://doi.org/https://doi.org/10.56945/jkpd.v6i1.167
Surya, I., Budiman, B., Syarifuddin, T. I., & Nurmiyati, N. (2021). Dampak Desentralisasi Terhadap Pelayanan Pendidikan Di Daerah Perbatasan Kalimantan. Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi, 9(1), 1-23.
Suryana, S. (2020). Permasalahan mutu pendidikan dalam perspektif pembangunan pendidikan. Edukasi, 14(1). https://doi.org/10.15294/edukasi.v14i1.971
Triananda, Y. (2024). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
Widiarto, A. (2020). Analisis Kebijakan Pengelolaan Guru di Indonesia. Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial, 11(01), 89-103.
Widyanto, I. (2022). Politik pendidikan: Respons kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan urusan pendidikan menengah di Kota Surabaya. Jurnal Politik Indonesia, 8(2).
