TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PELIMPAHAN WEWENANG BEDA PROFESI KESEHATAN
Abstract
Doctors to population ration in Indonesia is the lowest among Southeast Asia Nation. Especially when considering the vast territory in Indonesia, including the geographical form of an archipelagic country. The uneven distribution of doctors throughout Indonesia is a problem in itself. In an effort to improve the health status of citizens, health services must still be carried out, one of which is through the delegation of authority from doctors to health workers such as nurses and midwives. However, this is not without problems. Lack of knowledge of medical and health personnel related to the legal aspects of the delegation of authority is prone to causing conflicts both between doctors and nurses and with patients. The purpose of this study is to understand the legal consequences of the delegation of authority between medical and health personnel. This research is normative juridical research with data sources from primary legal materials such as legislation, and secondary legal materials such as journals and books. This research is also multi-disciplinary in which management science is involved. The result of this research is that the delegation of authority is a form of engagement in which both parties are obliged to fulfill the achievement. In the delegation of mandated authority, authority remain has responsibilities according to cascade liability theory if recipient of the mandate does not violate the agreement. However, recipients are also required to fulfill achievements such as carrying out tasks according to their competence boundaries. Suggestions from this study are that each health facility makes standard operating procedures for delegation of authority and makes a format for delegation of authority.
References
1. KUH Perdata
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004:Tentang Praktik Kedokteran
3. Undang Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang Undang 30/2014 Tentang Administrasi Pemerinitahan
5. Undang.Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
7. Undang Undang Nomor 20/2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/Menkes/148/I/2010 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Perawat
11. Peraturan Menteri Kesehatan 26 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Radiologi Klinik
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi
14. Kepmenkes No HK.01.07/Menkes/320/2020 Tentang Standar Profesi Bidan
15. Kepmenkes No Hk.01.07/Menkes/425/2020 Tentang Standar Profesi Perawat
16. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 86 tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
17. Putusan MK 82/2015
DAFTAR PUSTAKA
Yeni Vitrianingsih dkk. (2019). Pelimpahan Wewenang Dokter Kepada Profesi Perawat Dalam Tindakan Medis Dari Perspektif Hukum . Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 2, Nomor 2 Agustus .
Anindhita Maharrani dkk. (2020, 5 13). Distribusi tenaga kesehatan tak kunjung merata. Retrieved from Lokadata: https://lokadata.id/artikel/distribusi-tenaga-kesehatan-tak-kunjung-merata
Astuti, D. R. (2019). Motif Perawat sebagai Profesi dan Pelaku Komunikasi Terapeutik. Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 3 Nomor 2, 192.
Erni Agustina Dkk. (2018 ). Teori Tanggung Jawab Berjenjang (Cascade Liability Theory) Dalam Tindak Pidana Korporasi Di Indonesia . Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 15/No, 191.
ISO 9001. (2015). Quality Management System, clause 7.2.
Jayani, D. H. (2020, April 2). Retrieved from Data Boks: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/04/02/rasio-dokter-indonesia-terendah-kedua-di-asia-tenggara
Konsil Kedokteran Indonesia. (2012). Standar Kompetensi Dokter Indonesia,. Jakarta: 75.
Lewokeda, K. M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan . Mimbar Keadilan Volume 14 Nomor 28 , 194.
Muhtad. (2013). Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Tindakan Medik Kepada Perawat Di Puskesmas i . 130. Universitas Hasanuddin Makassar .
Somantrie, H. (2010). “Kompetensi” Sebagai Landasan Konseptual Kebijakan Kurikulum Sekolah di Indonesia . Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 6, 693.
Sri Yani dkk. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Perawat Dalam Pelimpahan Kewenangan Pada Tindakan Kedokteran. Sri Yani DKK, 8.
Suryawan, I. G. (2020). Fungsi Dan Wewenang Dewan Perwakilan Daerah Perspektif Ius Constituendum . Yogyakarta: Publika Global Media.
Copyright (c) 2022 Dipo Pramudito, Gunawan Widjaja
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
