STRATEGI BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU DALAM MEMBANGUN KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
Abstract
Tax is a people's contribution to the state treasury which has been determined directly by law to surrender part of the wealth owned. The Regional Revenue Agency of Riau Province has goals and objectives, namely the Realization of Regional Original Revenue as the main supporter of the smooth running of the administration of the Riau Province Government, the target of which is Increasing Regional Revenue. The Raiu Provincial Bapenda issued a PAD Management Program and outreach activities on Innovations that were issued to facilitate and improve motor vehicle taxpayer compliance in the city of Pekanbaru by issuing innovations. The purpose of this study was to determine the strategy of the Regional Revenue Agency of Riau Province in Building Motor Vehicle Taxpayer Compliance in the city of Pekanbaru. The type of research used in this research is descriptive qualitative. The required data collection is both primary and secondary data from interviews, observations, documentation, and then analyzed so that conclusions can be drawn from the research problem. The programs and activities planned in accordance with the strategic plan in the process of issuing innovations have not run smoothly, while the obstacles to this issued innovation are the lack of supporting apparatus which makes this innovation not run as smoothly as it should, the Riau Provincial Revenue Agency has not increased from the supporting apparatus that supporting the smooth running of every policy that is made, as well as the lack of public trust in the government is an obstacle for the Riau Province Bapenda to gain public awareness.
References
Amri, K., & Ferizko, A. (2020). Manajemen Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bengkalis. Jurnal Niara, 13(1), 227-236.
Budi Kusuma Wijaya, Kharis Raharjo & Rita Andini. 2016. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah. ‘Journal of Accounting’(2)2
http://jurnal.unpand.ac.id (diakses Kamis, 30 September 2021).
Christian Candrahadi Sandyputra & Muh. Nurkhamid. 2017. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Non-Karyawan Di Sektor Perikanan. Jurnal BPPK’(10)2(Online) http://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id (diakses Kamis, 30 September 2021).
Chairil Anwar Pohan. 2016. Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta: PT Gramedia Pustakan Utama.
Rezki Putra, (2021),Strategi Promosi, Pasar Vander Capellen
Gilang Anggara, (2018), Strategi Komunikasi Sam sat Wilayah Kota Bandung 1 Pajajaran Melalui Sosialisasi ESamsat Dalam Menarik Masyarkat Wilayah Papajaran Untuk Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
Hasibuan, Malayu, SP. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta, Bumi Aksara
Hendy Ramadhan. (2018). Pajak Penghasilan Terhadap Tenaga Kerja Asing Sebagai Subyek Hukum Pajak.
Jeslyn Guyana dan Ronny H. Mustamu Program Manajemen Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Kristen Petra Jl. Siwalankerto 121-131, Surabaya
Kirana, D. J. 2019. Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan Universitas Pembangunan Nasional “ Veteran ” Jakarta, 8(2).
Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Yogyakarta : Andi. Edisi Revisi.
Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Terbaru 2016. Penerbit Andi. Yogyakarta.
Nora Susanti, Silvia Cania , & Nilmadesri Rosya, (2021), Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan Bermotor di kantor Samsat Painan
Nia Kurniati, (2021), Strategi Penyelesaian Konflik Atas Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri
Nirajenani, C. I. P. and Aryani, N. K. L. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 24(1), pp. 339–369.
Nurlaila. (2012). Strategi Peningkatan Mutu Lulusan Pada Politeknik Negri Lhokseumawe.
Portal Resmi Pemerintah Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Pekanbaru.go.id, link : https://pekanbaru.go.id/
Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. Pasal 22
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan.
Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Keterbukaan.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2009-2013.
Peraturan Gubernur Nomor : 61 Tahun 2012. Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Dinas Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2010. Tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
Peraturan Gubernur Riau nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau.
R. A Rhindu Pelangi Arhastio, (2017), Strategi Komunikasi Kan tor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Dalam Mensosialisasikan EFiling Kepada Wajib Pajak Kota Bandung.
Raharjo, T. P. and Bieattant, L. 2018. Influence Of Taxpayer Formal Knowledge And Tax Awareness Against Compliance Of Tax (Car Taxpayer Case Study in SAMSAT POLDA Jakarta Selatan), Proceeding International Seminar on Accounting for Society Bachelor Degree of Accounting Study Program, Faculty of Economy Universitas Pamulang Auditorium Universitas Pamulang, March, 21st, 2018, pp. 233–241.
Rencana Strategi Badan Pendapatan Provinsi Riau tahun 2014-2018
Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024
Robert m.grant (1999), Analisis Strategi Kontemporer Edisi II ( konsep, teni aplikasi)
Rangkuti, F. (2015). Personal SWOT Analysis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta, CV.
Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sioto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta:Literasi Media Publishing.
Siahaan. 2015. Pajak Daerah & Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers
Supriyati. 2012. Dampak Motivasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. ‘Jurnal Bisnis dan Akuntansi’(8)1(Online). http://journal.trunojoyo.ac.id (diakses Kamis, 30 September 2021).
Thomas Sumaran. 2015. Perpajakan Indonesia. Jakarta : PT Indeks.
Timbul H. Simanjuntak & Imam Mukhlis. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Membangun Pembangunan Ekonomi. Jakarta : Raih Asa Sukses.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Restribusi.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah
Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. 2017. Pengaruh Pengetahuan WajiB Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Jurnal Akuntansi, 5(1).
Weni Nirmala Sari. (2017). Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Penerapan Good Governance (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu).
Copyright (c) 2022 Nurfadila Nurfadila, Khairul Amri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.