Pengaturan Sanksi Pidana terhadap Pengemplang Pajak Perspektif Kepastian Hukum
Abstract
This study aims to analyze the regulation of criminal sanctions against tax evaders from the perspective of legal certainty and to formulate future criminal law policies that are more effective in protecting state revenue. This research employs a normative juridical method with conceptual, statutory, and case approaches, relying on primary, secondary, and tertiary legal materials analyzed through inventory, systematization, and interpretation techniques. The findings indicate that the regulation of criminal sanctions in Indonesian tax law still faces issues of normative ambiguity, particularly in distinguishing between administrative violations and criminal offenses, as well as the absence of explicit regulation on tax avoidance practices. Furthermore, the application of the ultimum remedium principle weakens the deterrent effect, as administrative settlements are prioritized over criminal enforcement. This condition results in suboptimal protection of state revenue and undermines legal certainty. Therefore, a reformulation of tax criminal law policy is necessary to clarify legal norms, strengthen the repressive function of criminal sanctions, and ensure consistent law enforcement to support fiscal stability.
References
Abidin, R. F. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum, 3(1), 41–63. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.61
Adilla, D. S., Fitriani, S. N., & Jannah, L. L. (2025). PERAN PAJAK SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN NEGARA DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11). https://doi.org/10.62281/p43fqk87
Alexander, R. F. (2024). Peranan Etika Administrasi Bagi Aparatur Pajak (Fiskus) dalam Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan. Jurnal Syntax Admiration, 5(1), 266–275. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i1.1007
Amrizal, D. (2025). Administrasi dan Politik Perpajakan dalam Dimensi Filosofi Pajak dan Pendidikan Pajak. Umsu press.
Andesa, L. A. am, & Firdanigsih. (2025). Perbedaan Kejahatan Dan Pelanggaran. JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic, 1(01), 17–22.
Ardhian, I. R. N. (2024). Analisis tindakan penghindaran pajak (tax avoidance) dalam perspektif Hukum Ekonomi Islam. Maliki Interdisciplinary Journal, 2(10), 14–24.
Badalu, F. (2025). PERAN HUKUM DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DI MASYARAKAT. Ganec Swara, 19(1), 140–146. https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.193
Bahri, S. (2024). Hukum Pidana sebagai Instrumen Penegakan Keadilan dan Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hukum dalam Masyarakat. Ameena Journal, 2(4), 425–436. https://doi.org/10.63732/aij.v2i4.135
BPS. (2024). Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Tumbuh 5,11 Persen (Y-on-Y) dan Ekonomi Indonesia Triwulan I-2024 Terkontraksi 0,83 Persen (Q-to-Q). https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/05/06/2380/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-tumbuh-5-11-persen--y-on-y--dan-ekonomi-indonesia-triwulan-i-2024-terkontraksi-0-83-persen--q-to-q--.html
Dianasari, S. (2025). IMPLIKASI HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN TERHADAP PRINSIP KEADILAN VERTIKAL DAN HORIZONTAL DALAM SISTEM PERPAJAKAN NASIONAL. Jurnal Hukum Statuta, 4(3), 179–200. https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11206
Faradina, F. (2024, July 2). Jangan Jadi Pengemplang Pajak. Direktorat Jenderal Pajak. http://pajak.go.id/index.php/id/artikel/jangan-jadi-pengemplang-pajak
Faradina, F. (2025, February 2). PMK 136/2024: Suar Keadilan dalam Pengaturan Pajak Minimum Global. Direktorat Jenderal Pajak. http://www.pajak.go.id/id/artikel/pmk-1362024-suar-keadilan-dalam-pengaturan-pajak-minimum-global
Harahap, A. P., Triseptina, A., Ghafur, M. L., & Vientiany, D. (2025). Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Ketidakpatuhan Pemotong PPh Pasal 21 dalam Perspektif Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner, 2(01), 1698–1709.
Indonesia, P. P. (2007). Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Database Peraturan | JDIH BPK. http://peraturan.bpk.go.id/Details/39916
Liong, L. S., & Santoso, A. P. A. (2025). PERAN AKUNTAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PAJAK BERDASARKAN UNDANG UNDANG KUP PASAL 44B JO. UU HPP. Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan, 6(4). https://ejurnals.com/ojs/index.php/jihk/article/view/3666
Moha, S. W. S., Ibrahim, A. M., Suaib, S. O., & Tunggati, M. T. (2025). Relevansi Sanksi Pidana Dan Denda Administratif Dalam Penindakan Tax Evasion Di Indonesia. Judge : Jurnal Hukum, 6(01), 202–217. https://doi.org/10.54209/judge.v6i01.1199
Ningrum, D. K., Ispiyarso, B., & Pujiono, P. (2016). KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA. LAW REFORM, 12(2), 209–221. https://doi.org/10.14710/lr.v12i2.15875
Novilia, V., & Yusuf, H. (2024). EFEKTIVITAS SANKSI HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA EKONOMI KHUSUS: PERSPEKTIF HUKUMAN EKONOMI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORPORASI. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5364–5378.
Nugraha, R. S., Rohaedi, E., Kusnadi, N., & Abid, A. (2025). The Transformation of Indonesia’s Criminal Law System: Comprehensive Comparison between the Old and New Penal Codes. Reformasi Hukum, 29(1), 1–21. https://doi.org/10.46257/jrh.v29i1.1169
Prawira, D., & Fitrian, A. (2024). KEBIJAKAN FORMULATIF HUKUM PIDANA BAGI WAJIB PAJAK BADAN DITINJAU DARI SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. Journal of Innovation Research and Knowledge, 4(2), 1065–1078. https://doi.org/10.53625/jirk.v4i2.8114
Retnani, D. S., Muna, K., Wardhani, P. K., & Martitah, M. (2024). Pembaharuan Sistem Hukum Nasional dalam Eksekusi Pelaku Kejahatan Perpajakan: Suatu Tinjauan Filosofis. Bookchapter Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif, 3, 292–327. https://doi.org/10.15294/hp.v3i1.211
Safitri, E. A., Damayanti, R., & Sulistiyono, T. (2025). BATASAN DAN MEKANISME PENERAPAN SANKSI PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ASAS ULTIMUM REMEDIUM. Jurnal Hukum Statuta, 4(3), 144–158. https://doi.org/10.35586/jhs.v4i3.11160
Sahara. (2024). Analisis Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelaporan Pajak Berdasarkan Transaksi Yang Tidak Sebenarnya (Studi Putusan Nomor 2034/Pid.Sus/2022/PN Mdn).” [Thesis, Universitas Medan Area]. https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/27930
Saputra, M. R. I. (2024). Analisis Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana. AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum, 2(3), 25–31. https://doi.org/10.58707/aldalil.v2i3.878
Sebayang, S. (2024). Peranan Hukum dalam Meningkatkan Pembangunan. Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin, 4(3), 78–83. https://doi.org/10.58707/jipm.v4i3.1067
Setiawan, D. (2018). PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERPAJAKAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PERPAJAKAN: Denny Setiawan. Reformasi Hukum, 22(1), 46–66. https://doi.org/10.46257/jrh.v22i1.29
Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). EVOLUSI KEJAHATAN DAN PEMIDANAAN: TANTANGAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DAN PENOLOGI MODERN: The Evolution of Crime and Punishment: Challenges in Law Enforcement and Modern Penology. Res Nullius Law Journal, 7(2), 87–97. https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913
Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). STRATEGI PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN DI INDONESIA: STUDI TENTANG PENGHINDARAN DAN PENGGELAPAN PAJAK. Jurnal Intelek Insan Cendikia, 1(9), 5124–5139.
Tempo. (2025, March 28). Bank Dunia: RI Kehilangan Potensi Penerimaan Pajak Rp 944 Triliun akibat Ketidakpatuhan | tempo.co. Tempo. https://www.tempo.co/ekonomi/bank-dunia-ri-kehilangan-potensi-penerimaan-pajak-rp-944-triliun-akibat-ketidakpatuhan--1225403
Thomas, N. (2024). PENERAPAN HUKUM PIDANA SEBAGAI ULTIMUM REMEDIUM PADA KASUS PERPAJAKAN PASCA UNDANG -UNDANG NO. 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN N. Dinamika Hukum, 15(2). https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Dinamika_Hukum/article/view/11145
Wibowo, A. S., & Hufron. (2025). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Perpajakan di Indonesia. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik, 5(2), 868–877. https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3386
Widodo, W., Darmawan, R. P., & Narindro, A. (2024). Penghitungan Proporsi Kerugian pada Pendapatan Negara berdasarkan Kualifikasi Kesengajaan dan Kualifikasi Perbuatan Pelaku Tindak Pidana di Bidang Perpajakan. Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia, 9(4), 2308–2321. https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i4.15283
Copyright (c) 2026 Paini, Sahuri Lasmadi, Elly Sudarti
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
