Implementasi Larangan Merokok di Tempat Anak Bermain berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Kecamatan Pontianak Tenggara
Abstract
The prohibition of smoking in children's play areas is part of the Smoke-Free Area (Kawasan Tanpa Rokok/KTR) policy aimed at protecting the public, particularly children, from exposure to tobacco smoke. This study aims to analyze the implementation of the smoking prohibition in children's play areas based on Pontianak City Regional Regulation Number 4 of 2025 concerning Smoke-Free Areas in Southeast Pontianak District and to identify the supporting and inhibiting factors affecting its implementation. This study employs a socio-legal research method by examining legal provisions and their implementation in practice. The findings indicate that the implementation of the smoking prohibition in children's play areas has not yet been optimal. The policy is supported by a clear legal basis, inter-agency coordination, public dissemination, and the involvement of government officials and area managers. However, several obstacles remain, including inadequate supervision, low public awareness and compliance, insufficient dissemination, limited resources, weak commitment among some area managers, and suboptimal enforcement of sanctions. Therefore, it is necessary to strengthen public dissemination, conduct regular supervision, provide clear no-smoking signs, and ensure consistent law enforcement so that the smoking prohibition can be effectively implemented and provide adequate protection for children from exposure to tobacco smoke.
References
Aridhayandi, M. R. (2018). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis. Jurnal Hukum & Pembangunan, 48(4), 883. https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1807
Dewi, E. N., Roza, D., & Mulyawan, F. (2026). Efektivitas Penegakan Peraturan Daerah oleh Satpol PP Terhadap Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Solok. Unes Journal of Swara Justisia, 9(4), 764–771. https://doi.org/10.31933/t33njf37
Fariz Kahendra, Bagoes Widjanarko, F. A. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok: Literature Review. Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia, 6(3), 430–435.
Fawaz, S. K., & Lubis, F. (2026). Implementasi Azas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Perspektif Perma No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik Terhadap Sengketa Wakaf dan Ekonomi Syariah di PA Lubuk Pakam. Al-Sulthaniyah, 15(2), 342–359. https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v15i2.5272
Gulo, T., Mendrofa, R., & Elazhari. (2024). Implementasi Kebijakan Publik serta terhadap Kepentingan Publik berdasarkan Teori Administrasi Negara Saat Ini. Journal Genta Mulia, 15(1), 387–392.
Imam Ansori, Arrie Budhiartie , Fauzi Syam. (2023). PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MENURUT PERATURAN DAERAHNOMOR20 TAHUN 2013APPLICATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS ON HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN TANJUNG JABUNG TIMUR REGENCY IN AC. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis, 4(11), 1–19.
Irna Pramayora, & Deppa Ringgi. (2024). Studi Perbandingan: Penerapan Regulasi Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia dengan Singapura Berdasarkan Komponen Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik, 1(3), 242–253. https://doi.org/10.62383/presidensial.v1i3.545
Nurul Atikah, Andi Supiyandi, Joshua Fernando, H. (2026). PENGARUH KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA PONTIANAK TERHADAP IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOKMENUJU KOTA LAYAK ANAK. KOMUNIKATA57, 7(1), 23–29.
Pitoewas, B., Halim, A., Muttaqina, M. S., & Zeriana, E. (2025). Analisis Pengaruh Kebijakan Birokrasi Terhadap Efektivitas Pelayanan. Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik, 2(2), 1277–1283.
Rara Fristi Arsania, & Pramita Gurning Fitriani. (2024). Analisis Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Guna Menunjang Pola Hidup Sehat Pada Masyarakat Kota Medan Sumatera Utara Analysis Of Smoke-Free Area Policy To Support Healthy Lifestyle Patterns In Medan City Community, North Sumatera. Ju Jurnal Kolaboratif Sains, 7(9), 3459–3470. https://doi.org/10.56338/jks.v7i9.5983
Riyanti, F. E. S., Samino Hadinata, A., Liasari, D. E. D., Azzahra Ramayanti, R., & Efendi, R. (2024). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ROKOK RUMAH SAKIT PERTAMINA BINTANG AMIN LAMPUNG. JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM), 7(9), 3783–3795.
Romadhon, A. H., Rachmad, F., Miarsah, D., & Rodhi, O. P. (2024). Kesadaran Hukum Sebagai Upaya MenguatkanMasyarakat Yang Inklusif Dan Damai UntukPembangunan Berkelanjutan. Jurnal Ilmu Hukum Prima, 7(2), 255–264.
Tarmizi, S. N. (2024, May 29). Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda. https://kemkes.go.id/id/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda
UTHARI, S. (2022). IMPLEMENTASIPASAL 9 PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK TERHADAP MAHASISWA DAN DOSEN YANG MEROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS. Portal Jurnal Imliah Untan, 1(2), 85–98.
Yati, J., Thamara.Dhayank, Rahman, A., & Febrian. (2025). Sosialisasi Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Lahang Hulu Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Jurnal Pelita Pengabdian Masyarakat, 2(2), 1–7.
Yulis Indriyani, Teguh Irawan, F. H. P. (2026). STRATEGI PROMOSI KESEHATAN MENUJU KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI WILAYAH KAMPUS UNIVERSITAS PEKALONGAN. Jurnal Ilmu Kedokteran Dan Kesehatan, 13(2), 324–334.
Zikrillah, M. R., Rofif Aqilla, M., Tabion, E. C., Juan, D., & Girsang, P. (2024). Ketaatan Pada Hukum Sebagai Landasan Dalam Menjalin Keharmonisan Dalam Bermasyarakat. Legal System Journal, 1, 13–20. https://doi.org/10.70656/lsj.v1i2.144
Copyright (c) 2026 Dheanita Kusryat

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.





.png)


