IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KECAMATAN INUMAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

  • Vivin Delvya Roza Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
  • Sujianto Sujianto Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Universitas Riau, Indonesia
Keywords: Policy Implementation, Clean Water Supply.

Abstract

Provison of clean water needs it the responsibility of the central or regional government which must be met by the community. The purpose or this study is to analyze and describe how the implementation of the clean water supply policy in Inuman District and find out what are the inhibiting factors in its implementation as seen from standard indicatrs and policy objectives, resources, inter-organizational relations, characteristics of implementing agents, social environment, economy, politics and the dispisition of the implementer. This study uses a qualitative method with a descriptive approach. The results of this study indicate that the implementation of clean water supply policies in Inuman Districts has not run optimally, has not been able to eet policy standards, espencially in terms of quantity, quality and continuity of water. Likewise with the policy target, it is found that many people in Inuman District have not had access to clean wter from PAB. The existence of limited human resources in terms of number and expertise is indicated by the many complaints from the community regarding the length of the repair process if damage occurs the limited financial resources and lack of infrastructure in distributing clean water. Coordination between policy implementing agencies through face-to-face meetings and communication through the network has been carried out but the frequency of meetings is not fixed so that effective communicatin has not been seen. In the social environment there are still many people who cannot be served by PAB, in an econimic environment low tariffs prevent PAB from investing in clean water supply and support from political actors helps achieve policy goals. The attitude of the executor is disiplined towards directions but the absence of incentives affects employee morale, then it has inhibiting factors, namely the lack of budget and human resources and the poor quality of raw water.

References

Buku
Agustino, L. 2006. Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter Van Horn: The Policy
Agustino, L. 2012. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta. Bandung
Budianto. 2020. Kecamatan Inuman Dalam Angka 2020. M&N Grafika. Kuantan Singingi
Budianto. 2021. Kecamatan Inuman Dalam Angka 2021. BPS Kabupaten Kuantan Singingi
Candra, A. 2020. Analisis Sistem Pengolahan dan Distribusi Air Bersih (UPTD-PAB) Terhadap Masyarakat Kota Teluk Kuantan. JPS. 2. 1.
Edward III, George C (edited). 1990. Public Policy Implementing, Jai Press Inc, London Egland. Goggin, Malcom L et al. Grindle, M.S 1980. Politics And Policy Implementation In The Third World. New Jesrsey: Prinsetown University Press.
Handoyo, E, 2012. Kebijakan Publik. Kebijakan Publik Deliberatif.
Herdiansyah, H. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial. Jakarta: Salemba Humanika.
J.R, Raco. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Jenis Krakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.
Kadji, Yulianto. 2018. Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas. Universitas Negeri Gorontalo Press. Gorontalo.
Keban, Yeremias T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
Miles, B. Matthew dan A. Michel Huberman. 2014. Qualitive Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA : Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. PT Elex Media Computindo. Jakarta
Nugroho, Riant. 2011. Public Policy: Dinamika Kebijakan. Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. Jakarta : PT. Elex Media Computindo. Jakarta
Subarsono.2005. Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta. Bandung.
Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kuatitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta. Bandung.
Sulaiman, Affan. 1998. Public Policy-Kebijakan Pemerintah, Bandung: BKU Ilmu Pemerintahan Program Magister Ilmu-Ilmu Sosial. Institut Ilmu Pemerintahan Kerjasama UNPAD-IIP.
Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI
Tahir. Muh. 2011. Pengantar Metodelogi Penelitian Pendidikan. Makkassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.
Widodo, Joko. 2011. Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia
Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS

Jurnal
Bistama, S. 2018. Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PASIMAS) Di Kabupaten Probolinggo). Jurusan Ilmu Administasi Publik. Malang.
Suhartini. 2008. Analisis Kandungan Nitrat Air Sumur Mayarakat di Sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Piyungan Desa Situmulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul DIY. Jurnal. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
Supardi, K. 2019. Analisis Kualitas Pelayanan Publik (Studi Pelayanan Penyediaan Air Bersih) Di Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Program Studi Ilmu Administasi Publik. Pekanbaru.
Suyeno, Wijaya, Hanafi. 2014. Implementasi Kebijakan Pelayanan Air Bersih Wilayah Perkotaan Berbasis Kerjasama Pemerintah dan Swasta di Kecamatan Mandau. Fakultas Ilmu Administrasi. Malang
Tuti, WD dan Firmansyah. 2021. Implementasi Pembagian Alokasi Air Bersih Kepada Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kota Tangerang Selatan. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi. 4.1.
Walinono. 2017. Implementasi Kebijakan Penyediaan Air Bersih Di Kota Pare-Pare. Lembaga Administrasi Negara. Makasar.
Peraturan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum.
Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 Tentang Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam.
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 dimana penyelenggaraan sistem penyediaan air minum.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990 Tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air.
Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Penyediaan Air Bersih Kabupaten Kunatan Singingi.

Internet
https://www.gatra.com/news-502533-hukum-peti-gejorak-batang-kuantan-dengan-merkuri-pemprov-bungkang.html (Diakses tanggal 14 Juli 2022, pada pukul 10.00 Wib)
Kurnia. F (2021). PETI Gejorak Batang Kuantan dengan Merkuri, Pemprov Bungkam.
http://pdamtirtanadi.co.id/kelompok-atau-golongan-pelanggan. (Diakeses tanggal 6 November 2022)
Tirtanadi. PDAM (2022). Kelompok atau Golongan Pelanggan.
Published
2023-02-09