Alasan Didakwa Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Kepala Daerah

  • Siti Aminah Siti Universitas Tanjungpura

Abstract

ABSTRAK

Kepala daerah bertanggungjawab sepenuhnya atas jalannya pemerintahan daerah. Dulu dipilih melalui DPRD, kini rakyat daerah yang memilih langsung dalam pemilukada. Sehingga kemudian dianggap kepala daerah lebih memperoleh dukungan nyata dari rakyat daerah. Namun, meskipun begitu bukan berarti kepala daerah menjadi kebal hukum dan dapat menghindari pemberhentian dari jabatannya, terlebih yang menjadi terdakwa dalam suatu tindak pidana kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan dapat dilakukan pemberhentian terhadap kepala daerah yang didakwa melakukan tindak pidana kejahatan. Dalam penelitian ini, peneliti mencermati isi undang-undang yang mengatur tentang pemberhentian kepala daerah. Adapun hasil dari penelitian ini dapat disampaikan bahwa pemberhentian kepala daerah yang berstatus terdakwa dilakukan dikarenakan sudah tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai kepala daerah, melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan melanggar sumpah jabatan kepala daerah.

Kata kunci: Kepala Daerah, Pemberhentian, Alasan Pemberhentian

References

DAFTAR PUSTAKA

Haris, Syamsuddin. (2015). Dalam Pemilihan Langsung Kepala Daerah: Transformasi Menuju Demokrasi Lokal, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 4, Nomor 1, April 2015. hlm. 106.
Gusmansyah, Wery. (2018), Pemberhentian Kepala Daerah Karena Melakukan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Hukum Islam, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 3 (1), 30.
Mahdi, M. F. (2019). Pemberhentian Sementara Kepala Daerah Yang Menjadi Terdakwa Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Terhadap Gubernur Dki Jakarta, Basuki Cahaya Purnama). 23.
Mulyosudarmo, Soewoto. (2014). Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Pide, Andi Mustari. (2010). Otonomi Daerah Dan Kepala Daerah Memasuki Abab XXI. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
Simamora, J. (2011). Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis. Mimbar Hukum, 23(1), 221–236. https://doi.org/10.22146/jmh.16200
Sinaga, (2018). Parbuntian. Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945, Binamulia Hukum, Vol 7 Nomor 1 Juli 2018.
Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji (2001) Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta. PT Rajagrafindo Persada.

Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2020/15/09/17114891/sejak-berdiri-kpk-sudah-memproses-119-kepala-daerah-tersangka-korupsi
Liputan6, “Pilkada di Kutai Kertanegara”, https://www.liputan6.com/news/read/ 102597/besok- pilkada-di-kutai-kartanegara
Mahfud: Pasal 83 UU Pemda, Ahok Harus dinonaktifkan, http://www.m.detik.co/detail/berita/mahfud-pasal-83-uupemda-ahok-harus-dinonaktifkan
Refly Harun, “Lagi Pemberhentian Sementara Ahok”, https://kumparan.com/reflyharun/lagi-pemberhentian-sementara-ahok?ref=body
Tempo, “Pemberhentian Kepala Daerah”, https://www.tempo.co/read/kolom/2013/03/22 /669/pemberhentian-kepala-daerah.
Wicipto Setiadi, “Menelusuri Rasio Legis Pemberhentian Sementara Kepala Daerah”, http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ee62fd5f914/menelusuri-rasio-legis-aturan-pemberhentian-sementara-kepala-daerah
Published
2021-06-08
How to Cite
Siti, S. A. (2021). Alasan Didakwa Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Kepala Daerah. Shar-E : Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah, 7(1), 65-73. https://doi.org/10.37567/shar-e.v7i1.473