IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PROGRAM DANA DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA LUBUK DAGANG KECAMATAN SAMBAS KABUPATEN SAMBAS

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program dana desa yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat sehingga angka kemiskinan di Indonesia bisa berkurang. Mayarakat ingin mengetahui sejauh mana implementasi dana desa dijalankan dengan baik dana apa saja faktor kendala pemerintrahkan dalam menjalankan program dana desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa terhadap program dana desa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan apa saja faktor kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pelaksanaan program dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa Lubuk Dagang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan berdasarkan data primer yaitu wawancara dan observasi yang ada di lapangan yang mana dalam penelitian ini memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan terperinci terkait keadaan yang dipermasalahkan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan enam informan yang merupakan sekretaris desa, kau perencanaan desa, dan warga setiap dusun yang ada di desa Lubuk Dagang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang implementasi undang-undang desa nomor 6 tahun 2014 terhadap program Dana Desa di desa Lubuk Dagang Timur dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut, Implementasi Program Dana Desa di Kampung Dagang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Program dana desa dialokasikan untuk berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kendala yang dihadapi pemerintah desa adalah kurangnya keterbatasan sumber daya manusia, proses birokrasi yang menghambat pelaksanaan program dana desa, kurangnya pengawasan dan monitoring dari instansi terkait, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.