Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Studi Kasus Di Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai)
Abstract
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, serta berbagai hambatan yang dihadapi dalam menjalankan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan. Lokasi penelitian difokuskan di Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan tingkat kerawanan kebakaran yang tinggi. Penelitian bersifat empiris, yang mencakup kegiatan lapangan. Tujuan dari penelitian hukum empiris adalah untuk menelaah bagaimana peraturan perundang-undangan dijalankan dalam praktik, termasuk keterlibatan pemerintah daerah, kendala yang bersifat struktural maupun kultural, serta tanggapan masyarakat terhadap peraturan yang diberlakukan. Penelitian ini menemukan dua hal utama. Pertama, kebijakan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019, yang mencakup pencegahan, penanganan, edukasi, pengawasan, dan sanksi administratif. Kedua, pelaksanaannya terkendala faktor internal seperti keterbatasan sarana, tenaga kerja, dan sosialisasi; serta faktor eksternal seperti cuaca ekstrem, tanah gambut, dan angin kencang. Tradisi masyarakat membuka lahan dengan cara membakar juga menjadi tantangan tersendiri.
References
Berutu, J. R., Yuhelson, & Prasetyo, D. A. (2025). Aset Kripto di Indonesia: Regulasi, Pengawasan, dan Kepastian Hukum di Era Digital. Deepublish.
Dini, T. A., Sofiani, T., & Septiani, E. F. (2023). State Responsibility in the Case of Forest Fires in Central Kalimantan as the Embodiment of a Welfare-Legal State. Asian Journal of Law and Humanity, 3(2). https://doi.org/10.28918/ajlh.v3i2.2
Fakrulloh, Z. A. (2019). LAPORAN PENELITIAN “‘SANKSI PIDANA TERHADAP KORPORASI DALAM KEBAKARAN HUTAN YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN.’” https://lppm.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2024/10/2020-S3-HUKUM-SANKSI-PIDANA-TERHADAP-KORPORASI.pdf
Fauzi, R. (2024). PERBUATAN MELAWAN HUKUM PEMERINTAH DALAM PERISTIWA KEBAKARAN HUTAN. Jurnal Yudisial, 17(1), 61–80. https://doi.org/10.29123/jy.v17i1.611
Halimras. (2025, March 25). Wawancara Kepala Desa Sarang Burung Danau [Personal communication].
Hamidi, J., Arrsa, R. C., Fadhilah, N. L., Mauntie, Y., Annafi, B. U., Iswara, D. B., & Arming. (2012). Teori dan Hukum Perancangan Perda. Universitas Brawijaya Press.
JDIH BPK RI. (2020). PERGUB PROV. Nomor 97 tahun 2020 tentang Sanksi Administratif (revisi PERGUB pasal 17 Nomor 39 Tahun 2019). https://jdih.kalbarprov.go.id/media/peraturan/2021/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-39-tahun-2019-tentang-pencegahan-dan-penanggulangan.pdf
Kementerian Hukum dan HAM. (2021). PP No. 22 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Statistik Lingkungan Hidup Indonesia. https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/30/d3456ff24f1d2f2cfd0ccbb0/statistik-lingkungan-hidup-indonesia-2023.html
Legg, S. (2021). IPCC, 2021: Climate Change 2021 - the Physical Science basis. Interaction, 49(4), 44–45. https://doi.org/10.3316/informit.315096509383738
Marjuni Kepala BPBD Kab Sambas. (2023). Dokumen Rencana Aksi Daerah Pencegahan Karhutla. https://sambastimes.com/karhutla-kabupaten-sambas-kategori-belum-mengkhawatirkan/
Nguitragool, P. (2014). Buy Environmental Cooperation in Southeast Asia: ASEAN’s Regime for Transboundary Haze Pollution. Routledge. https://www.amazon.in/Environmental-Cooperation-Southeast-Asia-Trans-boundary/dp/1138785172?utm_source=chatgpt.com
Nurhidayah. (2023). Strategi Penguatan Kelembagaan dalam Pencegahan Karhutla. Jurnal Kebijakan Lingkungan, 8, no. 2, 77–81.
Pareke, J. (2020). Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan Di Indonesia (Melalui Pendekatan Trinity Protection of Sustainability Concept). Zifatama Jawara.
PERGUB Prov. Kalimantan Barat. (2019). pasal 5 No. 39 Tahun 2019. Database Peraturan | JDIH BPK. http://peraturan.bpk.go.id/Details/145385/pergub-prov-kalimantan-barat-no-39-tahun-2019
PERGUB Prov. Kalimantan Barat. (2019). Pasal 7 Ayat 02 No. 39 Tahun 2019. Database Peraturan | JDIH BPK. http://peraturan.bpk.go.id/Details/145385/pergub-prov-kalimantan-barat-no-39-tahun-2019
Rahardjo. (2016). Hukum dan Perubahan Sosial. Kompas.
Reformasi, T. P. W., & Dewi, A. (2024). Ketimpangan Das Sollen dan Das Sein: Pemberian Hukuman Mati. Jurnal Hukum Indonesia, 3(4), 168–176. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i4.1142
Sahusilawane, J. F. (2025). Konservasi Hutan di Era Antroposen Dari Praktik Lokal ke Tata Kelola Global. CV. Mitra Edukasi Negeri.
Silaban, T. R., Tiawarma, A., & Sadi Is, M. (2025). Hukum Peraturan Daerah. Prenada Media.
Soekanto, S. (2012). Sosiologi: Suatu pengantar / Soerjono Soekanto. Raja Grafindo Persada. https://library.stik-ptik.ac.id
Stoffel, M. (2021). Onrechtmatige Overheidsdaad oleh Pemerintah Terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan Kalimantan. Law, Development and Justice Review, 4(2), 258–281. https://doi.org/10.14710/ldjr.v4i2.15049
Sunarso, D. B. (2023). SOSIOLOGI PEMBANGUNAN DESA. Uwais Inspirasi Indonesia.
Tacconi, L. (2016). Preventing fires and haze in Southeast Asia. Nature Climate Change, 6(7), 640–643. https://doi.org/10.1038/nclimate3008
Waruwu, D., Rai Utama, G. B., M.A, D. I. W. R. J., S. E., & C.Ed, D. S., S. Pd ,. M. H. (2024). Kota dalam Hutan: Dinamika dan Eksistensi Ibu Kota Nusantara. Deepublish.
Wibowo, K. A. (2025). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. ResearchGate. https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4072
Copyright (c) 2026 Aldi Rizqi Pratama, Zarul Arifin, Hasiah

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.





